Banjarbaru, UPPD Banjarbaru bersama mitra kerja melaksanakan kegiatan verifikasi data serta penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat di lingkungan RT/RW Kelurahan Komet pada Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan secara sinergis dengan dukungan dari Jasa Raharja, Satlantas Polres Banjarbaru dan BPPRD Kota Banjarbaru Tim gabungan turun langsung ke lingkungan masyarakat untuk melakukan pendataan kendaraan serta menyampaikan informasi kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.
Melalui kegiatan ini, petugas melakukan pencocokan data kendaraan dengan data administrasi yang tercatat pada sistem, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Selain itu, wajib pajak juga diberikan penjelasan mengenai prosedur pembayaran serta kemudahan layanan yang tersedia.
Plt. Kepala UPPD Banjarbaru menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya aktif UPPD Banjarbaru dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan.
Menurutnya, kegiatan verifikasi dan penagihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk memastikan keakuratan data kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kota Banjarbaru.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan bahwa data kendaraan bermotor yang tercatat benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraannya. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali untuk pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik,” ujar M. Arli Bonny Primananda, S.STP Plt. Kepala UPPD Banjarbaru.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara UPPD, Jasa Raharja, Satlantas serta BPPRD Kota banjarbaru merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di lingkungan Kelurahan Komet untuk lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.