Kandangan,09 April 2026,-Kepala UPPD Amuntai bersama Kepala Seksi Pelayanan PKB/BBNKB, Plt. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya, serta staf UPPD Amuntai menghadiri undangan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah terhadap realisasi pajak daerah periode Januari s.d. Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor UPPD Kandangan dan dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, para pejabat struktural Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala UPPD se-Kalimantan Selatan, serta pejabat struktural UPPD dan staf se-Kalimantan Selatan.
Rapat evaluasi ini bertujuan untuk meninjau capaian penerimaan pajak daerah pada Triwulan I, mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah pada periode selanjutnya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi dan sinergi antar-UPPD dalam meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, UPPD Amuntai berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan. Berdasarkan hasil penilaian, UPPD Amuntai meraih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mutu pelayanan dengan predikat A (Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, UPPD Amuntai juga berhasil meraih peringkat ke-2 capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi dari 14 UPPD kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Prestasi ini mencerminkan kinerja optimal dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pada sektor PKB, yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah.
Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran UPPD Amuntai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih. Dengan sinergi yang baik antar-UPPD serta dukungan dari Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan optimalisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.