Banjarbaru, 08 Desember 2025 — Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru turut berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kajian Evaluasi Kebijakan dan Sistem Pengelolaan UPPD Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalimantan Selatan”. Acara yang digelar pada 05 Desember 2025 ini diinisiasi oleh Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai upaya memperkuat perumusan kebijakan strategis di bidang pengelolaan UPPD dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kalimantan Selatan
Kehadiran Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru menjadi salah satu bagian penting dalam diskusi yang menghadirkan perwakilan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalimantan Selatan, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari evaluasi kebijakan, optimalisasi layanan berbasis digital, hingga strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Sebagai perwakilan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan berbagai pengalaman serta tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik, termasuk inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Melalui FGD ini, kami berharap terdapat rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan mampu menjawab tantangan di lapangan, terutama terkait penguatan layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi sistem pengelolaan pendapatan.” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Aries Wandi
FGD ini berjalan interaktif dengan membahas sejumlah isu strategis, seperti modernisasi pelayanan Samsat, langkah peningkatan kepatuhan wajib pajak, evaluasi kinerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), serta peluang perluasan basis pajak daerah. Berbagai pihak juga menyoroti perlunya koordinasi lebih kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, serta lembaga terkait lainnya dalam mendukung kelancaran pengelolaan pendapatan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi komprehensif yang dapat menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.