BALIKPAPAN – Dalam upaya mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah, pemerintah terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Hal ini tercermin dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Katalis I Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 wilayah Kalimantan yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (12/2/2026).
Kegiatan strategis ini diselenggarakan merujuk pada Surat Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD Nomor: B/PK.P2DD/13/D.I.M.EKON/01/2026. Fokus utama pertemuan ini adalah persiapan dan penjabaran kriteria Evaluasi Kinerja TP2DD, atau yang dikenal dengan ajang Championships 2026.
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 17.00 WITA ini mengusung tiga tujuan esensial. Pertama, meningkatkan kapasitas dan literasi sinergi TP2DD di tingkat daerah. Kedua, menjadi wadah berbagi praktik terbaik (best-practice) terkait langkah-langkah penguatan ekosistem digital daerah. Ketiga, menyosialisasikan kriteria penilaian untuk Evaluasi Kinerja TP2DD Championships 2026 secara komprehensif.
Selain sosialisasi evaluasi kinerja, sejumlah agenda teknis turut menjadi pembahasan krusial dalam Rakorwil ini. Salah satunya adalah program “Katalis P2DD” yang menyoroti percepatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah, serta langkah strategis integrasi antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).
Guna menopang ekosistem digital yang tangguh, agenda ini juga diisi dengan sesi showcasing serta pemaparan use case mengenai kerja sama infrastruktur sinyal dan jaringan di daerah. Ketersediaan infrastruktur digital yang merata dinilai menjadi tulang punggung keberhasilan program P2DD.
Secara keseluruhan, kegiatan Rakorwil & Katalis I P2DD 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, melainkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui sinergi yang solid, implementasi dan inovasi digitalisasi—khususnya pada sektor pengelolaan pendapatan daerah—dapat terus diakselerasi di seluruh wilayah Kalimantan.