Banjarmasin — Upaya panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong modernisasi tata kelola penerimaan daerah kembali membuahkan hasil. Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menerima Award 2025, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen kuat dan capaian terbaik dalam pemanfaatan Diagnostic Tools Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 yang berlangsung pada Jumat, 28 November 2025, di Ballroom Hotel Fugo Banjarmasin, mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” dan turut menghadirkan Arahan Presiden Republik Indonesia. Di tengah momentum besar ini, penghargaan Award menjadi sorotan penting yang menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan berada di jalur yang tepat dalam transformasi digital daerah.
Kalsel Menjadi Contoh Provinsi yang Serius dalam Digitalisasi Pajak Daerah
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan tidak hanya mengikuti perkembangan digitalisasi, tetapi juga mampu memimpin dengan hasil nyata. Pemerintah Provinsi bersama seluruh kabupaten/kota menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar slogan, tetapi sebuah gerakan bersama—dengan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan rencana aksi sebagai langkah tindaklanjut yang terukur.
Momentum untuk Melangkah Lebih Jauh
Dengan diraihnya Penghargaan Pemerintah Daerah Dengan Implementasi Diagnostic Tools Terbaik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan semakin mantap melangkah dalam penguatan ETPD. Pemanfaatan Diagnostic Tools akan terus dioptimalkan untuk:
- Meningkatkankualitas data dan tata kelola penerimaan daerah,
- Memperluasdigitalisasilayananpajak dan retribusi,
- Mendukungtransaksi non-tunai di seluruh kabupaten/kota,
- Serta memperkuatsinergidengan Bank Indonesia, DJPK, dan seluruh pemda.
Penghargaan ini bukan akhir, tetapi awal dari babak baru transformasi digital Banua. Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus menjadi yang terdepan dalam modernisasi fiskal daerah—demi layanan publik yang lebih baik, penerimaan daerah yang lebih kuat, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.