Banjarbaru – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kotabaru mengikuti kegiatan Reviu Dokumen Pelaksanaan Pengadaan (DPP) terhadap paket non tender yang dilaksanakan pada 23 Maret 2026 di Banjarbaru.
Kegiatan reviu ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian prosedur, serta validitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan non tender. Proses ini menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian internal guna meminimalisir potensi kesalahan administratif maupun risiko penyimpangan.
UPPD Samsat Kotabaru memandang kegiatan reviu ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Dengan adanya kegiatan reviu ini, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih tertib, profesional, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.