Kamis, 23 Oktober 2025. Dalam rangka memperkuat komitmen menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Pelaksana Pelayanan Daerah (UPPD) se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana progres dan implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di masing-masing UPPD.
Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan UPPD se-Kalimantan Selatan, para pejabat struktural Bapenda Provinsi Kalsel, serta tim evaluasi internal. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing UPPD menyampaikan laporan perkembangan pembangunan Zona Integritas, meliputi aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar pemenuhan dokumen administrasi, tetapi merupakan komitmen nyata dalam membangun budaya kerja berintegritas dan pelayanan publik yang prima. Beliau juga mengingatkan pentingnya kolaborasi seluruh pegawai dalam menjaga semangat antikorupsi, serta terus melakukan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui kegiatan evaluasi dan monitoring ini, diharapkan setiap UPPD dapat melakukan introspeksi terhadap capaian dan kendala yang dihadapi, sehingga mampu memperbaiki dan memperkuat implementasi pembangunan ZI secara berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik baik antar-UPPD untuk mewujudkan standar pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas.
Dengan semangat bersama dan komitmen yang kuat, Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan optimistis bahwa seluruh UPPD di daerah dapat menjadi contoh unit kerja yang berintegritas tinggi, bebas dari praktik korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan.