Logo Sayembara Bapenda
0%
Loading ...

CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) BANJARBARU IKUT MONEV DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru, 23 Oktober 2025 — Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru turut berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan. Selain Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru, dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalimantan Selatan.


Kegiatan ini bertujuan untuk menilai dan memperkuat komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalimantan Selatan dalam mewujudkan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Dalam kesempatan ini pun, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru menyampaikan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilaksanakan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

“Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat dapat semakin cepat, transparan, dan bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan nilai integritas,”kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Aries Wandi


Dengan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalimantan Selatan semakin siap dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan mutu pelayanan publik di Bidang Pendapatan Daerah.