Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan Polda Kalsel melalui Ditlantas, serta Jasa Raharja (JR) Kalsel, tengah mempersiapkan langkah strategis dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang kini menjadi fokus bersama adalah pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai mitra resmi untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tingkat desa. Inisiatif ini diharapkan menjadi model kolaborasi baru antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan lembaga mitra dalam memperluas akses layanan serta meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
Dukungan penuh disampaikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara, H. Sahrujani, yang menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan pelayanan publik. “Kami mendukung penuh pemanfaatan Bumdes dalam ekosistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Desa memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya. Saat ini, 214 desa di Kabupaten HSU telah memiliki Bumdes aktif, ditambah 6 Bundesma (Bumdes Bersama) di tingkat kecamatan yang siap berperan dalam inisiatif ini.
Sebagai langkah konkret, Bupati H. Sahrujani mengarahkan Tim UPPD dan Bidang Inovasi & Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan studi lapangan ke Bali, guna mempelajari secara langsung mekanisme kerja Bumdes yang telah berhasil menjadi mitra strategis dalam pelayanan publik di daerah tersebut. Dalam rencana tersebut, akan turut serta Kabid PMD, perwakilan Bumdes, serta tenaga ahli agar proses adaptasi dan implementasi di HSU dapat berjalan optimal dan sesuai regulasi.
Lebih lanjut, Polda Kalsel melalui Ditlantas dan Jasa Raharja Kalsel turut memberikan dukungan terhadap langkah kolaboratif ini. Sinergi lintas instansi ini tidak hanya memperkuat sistem pembayaran PKB di daerah, tetapi juga memastikan proses pelayanan tetap terintegrasi dan aman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bupati H. Sahrujani pun menyatakan kesiapannya menjadikan Kabupaten HSU sebagai pilot project pembayaran PKB melalui Bumdes, sekaligus menyambut baik kepercayaan untuk menjadi tuan rumah launching program tersebut. “Kami siap menjadi daerah percontohan dan membuka ruang kolaborasi bagi seluruh pihak, demi layanan pajak yang makin mudah, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.