Bali, 7 November 2025 – Kalimantan Selatan melakukan langkah strategis untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah dengan memperkuat koordinasi dan sinergi melalui kegiatan Capacity Building dan High Level Meeting (HLM) yang dilaksanakan pada Renaissance Bali Nusa Dua Resort, Bali. Sehubungan dengan kedudukannya sebagai Sekretaris di keanggotaan TP2DD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri acara tersebut.
Kegiatan pada sesi pagi diawali dengan Capacity Building dengan dihadiri oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalsel, Bapenda Prov. Kalsel, BPKAD Prov. Kalsel, Biro Perekonomian Setda Prov. Kalsel, Kanwil OJK Regional 9 Kalimantan, Kanwil DJPb Kalsel Bank Kalsel, dan seluruh tim teknis TP2DD seluruh kabupaten/kota. Pada kesempatan Capacity Building ini belajar berdasarkan Success Story: Penguatan dan Perluasan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dari:
1. Dinas Pariwisata (Dispar) Prov. Bali (Implementasi ETPD dari Sektor Pariwisata);
2. Bapenda Kab. Buleleng (Implementasi ETPD TP2DD Tingkat Kabupaten); dan
3. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali (Penguatan dan Perluasan Implementasi ETPD).
Tujuan utama dari sesi ini adalah diharapkan mempertahankan prestasi Championship TP2DD yang diraih pada tahun 2024 dan meraih kategori kejuaraan yang belum dicapai. Prestasi TP2DD dapat didapatkan dengan kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sektor perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan daerah.
Kegiatan dilanjutkan pada siang hari dengan Rapat Koordinasi Teknis Task Force TP2DD, diisi oleh Bapak Rony Ferdiansyah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalsel, Bapak Chairil Ramadhan dari Bank Kalsel, dan Bapak Andi Irawan, S.Kom., M.I.P, Kabid Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Prov. Kalsel. Rapat ini membahas level teknis yang akan membahas butir-butir kesepakatan yang akan dibawa pada acara berikutnya, High Level Meeting (HLM).
Acara berikutnya pada malam hari, yaitu HLM dibuka dengan sambutan oleh Bapak Fadjar Majardi (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalsel). Kemudian dilanjutkan dengan Bapak H. Subhan Nor Yaumil, S.E., M.Si (Kepala Bapenda Prov. Kalsel) selaku Sekretaris TP2DD Kalsel, bersama Bapak Aris Budiman (Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Prov. Kalsel), Bapak Catur Ariyanto Widodo (Kepala Kanwil DJPB Prov. Kalsel), dan Bapak Fachrudin (Direktur Utama Bank Kalsel) menyampaian poin-poin diskusi HLM TP2DD Wilayah Kalimantan Selatan. Acara HLM ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, Bapak H. Muhidin beserta seluruh pimpinan daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Forkopimda Prov. Kalsel.
Arahan Gubernur Kalsel menekankan bahwa penilaian Championship TP2DD Tahun 2025 akan lebih komprehensif, meliputi indikator secara lebih lengkap, seperti Indeks ETPD, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan insentif daerah untuk mendorong implementasi ETPD. Selain itu, komitmen daerah juga harus diwujudkan melalui:
1. Penyusunan Road Map/peta jalan (rencana strategis) TP2DD;
2. Penyediaan alokasi anggaran yang mendukung; dan
3. Tindak lanjut hasil Rakornas P2DD, termasuk memperkuat sinergi fiskal.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam strategi penguatan implementasi ETPD, terdapat sejumlah tantangan yang harus diperkuat bersama, yaitu:
1. Optimalisasi layanan BPD;
2. Peningkatan inovasi, sinergi dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
3. Peningkatan minat masyarakat untuk bertransaksi non tunai.
Sedangkan untuk strategi penguatan implementasi ETPD dapat diformulasikan dalam 3 tahapan, yaitu:
A. Jangka Pendek
– Membentuk Satgas (Task Force) Digitalisasi Daerah (Tim khusus yang berkomitmen penuh menjalankan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah) dan koordinasi antar OPD;
– Monev implementasi ETPD (HLM secara rutin) serta kegiatan literasi masyarakat;
B. Jangka Menengah
– Menyusun Road Map TP2DD, yang komprehensif dan berbasis data daerah dengan 3 aspek utama:
1. Analisis menyeluruh terhadap kondisi dan potensi daerah;
2. Penyelarasan dengan arah kebijakan nasional; dan
3. Penetapan sasaran dan target yang jelas serta terukur.
– Optimalisasi potensi PAD dan efisiensi belanja daerah dengan menyusun kebijakan serta SOP yang mendukung penuh implementasi P2DD (dengan implementasi teknologi yang mendukung monitoring penerimaan dan belanja daerah);
C. Jangka Panjang
– Memperkuat layanan BPD dengan menyediakan berbagai instrumen transaksi non tunai serta sistem layanan digital yang terintegrasi pemerintah daerah.
Semua itu harus diperkuat melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan internet di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.