Banjarbaru, 06 Oktober 2025 — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru turut serta dalam Workshop Kajian Evaluasi Kebijakan dan Sistem Pengelolaan UPTD, yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di Banjarbaru ini dihadiri oleh perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru, Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin I, Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin II, Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Martapura, serta menghadirkan narasumber H. M. Syarifudin, SE., M.AP yang merupakan anggota DPRD Kalimantan Selatan. Fokus utama workshop adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan serta sistem pengelolaan UPTD dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Plt. Kepala UPPD Banjarbaru menyampaikan bahwa keikutsertaan mereka dalam workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperbarui strategi operasional yang sesuai dengan dinamika fiskal daerah. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pendapatan, khususnya sektor pajak daerah,” kata Plt. Kepala UPPD M. Arli Bonny Primananda, S.STP.
Workshop ini juga menjadi forum diskusi antar UPPD di Kalimantan Selatan untuk saling berbagi pengalaman dan tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Beberapa isu yang mengemuka dalam diskusi antara lain perlunya digitalisasi sistem, peningkatan SDM, serta revisi regulasi terkait kewenangan dan tata kelola UPTD.
Dengan dilaksanakannya workshop ini, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan inovatif dalam pengelolaan pendapatan, serta memperkuat peran UPTD sebagai ujung tombak peningkatan PAD di Kalimantan Selatan.