BALANGAN – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Paringin bersama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan menggelar pertemuan strategis di ruang rapat BPKPAD Balangan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam peningkatan pelayanan publik serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik prima. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang pada gilirannya akan berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan daerah.
Kepala UPPD Paringin, beserta jajarannya, turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka disambut langsung oleh Kepala BPKPAD Balangan. Diskusi mendalam mengenai mekanisme kerjasama yang lebih efektif menjadi fokus utama, khususnya terkait penguatan pendapatan kabupaten yang bersumber dari opsen pajak kendaraan bermotor.
Seperti diketahui, opsen PKB dan BBNKB merupakan bagian dari pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten dari pungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan proses pengelolaan dan penagihan pajak dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyambut baik sinergi ini. Melalui kolaborasi yang kuat, kami yakin dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah yang sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Balangan,” ujar Fakhrinato Kepala BPKPAD Balangan.
Senada dengan itu, Mahdiansyah, Kepala UPPD Samsat Paringin juga menegaskan pentingnya kerjasama ini. “Optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor adalah tanggung jawab kita bersama. Sinergi ini menjadi kunci untuk mencapai target tersebut, serta memastikan setiap rupiah yang disetor oleh masyarakat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk segera menindaklanjuti rencana kerja yang telah dibahas, dengan harapan implementasi di lapangan dapat segera terlaksana demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan peningkatan PAD yang berkelanjutan.