Banjarbaru, 26 Mei 2025 — Dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi pemungutan Opsen dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Senin (26/5) di Ruang Rapat Bapenda Provinsi.
FGD ini dihadiri oleh Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (P2D) beserta Kasubid Pajak Daerah, Kasubid Retribusi dan Dana Transfer dan Kasubid Penyusun Kebijakan Pendapatan Daerah juga dihadiri oleh Kasubid Inovasi Pendapatan dari Bapenda. Sementara itu, dari unsur kabupaten/kota turut hadir para Kepala BPPRD/Bapenda/BPKPAD masing-masing Kabupaten/Kota bersama staf teknis yang menangani pajak daerah. Hadir pula pihak Bank Kalsel sebagai mitra strategis dalam penyediaan sistem pembayaran pajak.
Diskusi ini menjadi forum penting untuk membahas teknis pelaksanaan pemungutan Opsen MBL serta langkah konkret pembagian kewenangan dan alur pendapatan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, FGD juga menjadi ajang konsolidasi penyempurnaan sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang lebih transparan dan efisien melalui integrasi layanan dengan Bank Kalsel.
Dalam sambutannya, Plt. Kabid P2D menyampaikan bahwa keberhasilan pemungutan MBLB sangat bergantung pada sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan dukungan sistem yang terintegrasi.
Pihak Bank Kalsel turut menyampaikan kesiapan mereka dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah yang sesuai dengan kebutuhan Pemda. Beberapa inovasi sistem berbasis daring mungkin nanti akan segera ditingkatkan yang sudah disampaikan dalam forum ini sebagai bagian dari upaya modernisasi dan kemudahan akses bagi wajib pajak.
Diskusi berlangsung dinamis, dengan masing-masing Kabupaten/Kota menyampaikan beberapa usulan solusi untuk pelaksanaan pemungutan MBLB yang efektif dan akuntabel.
Melalui FGD ini, diharapkan terwujud satu pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai mekanisme operasional pemungutan Opsen MBLB serta penguatan sistem kolaboratif antar lembaga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).