Banjarbaru, 20 Mei 2025 – Tim dari Seksi Pendapatan Lainnya UPPD Banjarbaru melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tentang sebagai tindak lanjut dari konsultasi publik yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara Nomor Pokok Air Permukaan (NPAP).
Sosialisasi ini menyasar beberapa wajib pajak utama, yakni PT. Galuh Cempaka, Kota Citra Graha, Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula, dan PT. Amanah Borneo Park. Dalam kegiatan ini, tim memberikan pemahaman mendalam terkait ketentuan terbaru yang diatur dalam Pergub No. 27 Tahun 2024, khususnya mengenai pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan sebagai objek pajak daerah.
Kepala UPPD Banjarbaru, melalui Kepala Seksi Pendapatan Lainnya Novita Andreani SE., M.M, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjalin komunikasi aktif antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap para pelaku usaha dapat memahami kewajiban mereka sesuai aturan terbaru, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Novita.
Selain penyampaian materi sosialisasi, dilakukan pula penandatanganan berita acara NPAP sebagai bukti komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para wajib pajak dalam mendukung pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut juga diselingi diskusi hangat berisi pertanyaan, masukan, dan kendala yang mereka hadapi di lapangan. Tim dari UPPD Banjarbaru memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara terbuka dan solutif.
Diharapkan semua pihak yang terlibat dapat mengimplementasikan hasil sosialisasi dengan baik, serta terus menjalin sinergi demi kemajuan pembangunan daerah Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Banjarbaru.