Rantau — Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Rantau menerima kunjungan kerja Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, H. Munazir Hadrani, S.AP., M.M., pada Kamis, 23 Oktober 2025. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pemutihan Pajak serta Gebyar Panutan Pajak, sekaligus meninjau secara langsung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di lingkungan UPPD Rantau.
Kedatangan Sekretaris Bapenda Provinsi Kalsel disambut langsung oleh Kepala UPPD Rantau, Hj. Rayna Hendriyani, SE., M.A.P., beserta jajaran pejabat struktural dan staf. Dalam kunjungannya, H. Munazir meninjau berbagai aspek pelayanan, mulai dari ruang pelayanan PKB dan BBNKB, loket pendaftaran, hingga area sosialisasi program pajak yang sedang berlangsung.
Dalam arahannya, H. Munazir Hadrani menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap UPPD sebagai garda terdepan Bapenda dalam berinteraksi dengan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh program Bapenda, khususnya Program Pemutihan Pajak dan Gebyar Panutan Pajak, berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan harus menjadi prioritas utama,” ujar H. Munazir.
Sementara itu, Kepala UPPD Rantau Hj. Rayna Hendriyani, SE., M.A.P., menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan arahan yang diberikan oleh Sekretaris Bapenda. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas jangkauan sosialisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tapin.
“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. Kami juga terus mengajak masyarakat memanfaatkan momentum program pemutihan pajak hingga akhir tahun,” ujar Hj. Rayna.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini berlangsung dengan lancar dan penuh keakraban. Melalui kunjungan ini, diharapkan pelaksanaan program-program Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Tapin, dapat semakin optimal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor.